Bahrul Fauzi Rosyidi

Dalam puncak moril, malah puncak ironi. Iya enough is enough . Di negeri tropis bernama Republik Indonesia ini, kekuasaan mirip kredit KPR: pahit di cicilan dan basa-basi manis di awal. Para pemimpin datang membawa janji, namun pergi meninggalkan defisit. Dan pada akhirnya, sejarah hanya mencatat satu hal "apakah kamu gagal bayar atau tidak?". Semua penguasa jatuh karena satu alasan. Apa itu? Ekonomi. Soekarno tumbang bukan karena kurang kharismatik, tapi karena rakyat tak sanggup lagi membeli kebutuhan pokok. Soeharto, sang "smiling general", bukan dilengserkan karena kehilangan senyum, tapi karena harga beras dan nilai tukar tak lagi bisa ditoleransi. Reformasi 1998 lahir bukan dari idealisme elite kampus semata, tapi dari kurs rupiah yang tembus Rp17.000, PHK massal, dan rakyat lapar. Sejarah valid (bukan his-STORY) tidak pernah butuh retorika dan relatif/ manipulasi. Sejarah hanya percaya bukti empirisme angka, bukan pemaknaan. Manusia biasa pun tunduk pada huk...

Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...

  Tentang program makan bergizi gratis ini saya jadi teringat ucapan Joss Whedon (Producer, Screenwriter), yaitu: “Humor membuat kita tetap hidup. Humor dan makanan. Jangan lupakan makanan. Kamu bisa pergi seminggu tanpa tertawa, tapi tidak bisa tanpa makanan”. Harus diakui bahwa dalam kehidupan kita, makanan memiliki peran bentuk kenyamanan yang paling primitif. Saat orang kenyang, umumnya akan diakhiri dengan pembicaraan yang baik, pembicaraan yang produktif. Ini sebabnya katanya makanan bagi pemerintahan Prabowo saat ini menjadi simbol cinta, keberpihakan, dan keadilan bagi semua rakyat khususnya rakyat kecil, ketika ditengah janji-janji, wacana-wacana dan kata-kata manis yang tidaklah memadai. Saya melihat, program MBG (Makan Siang Gratis) seyogyanya dilaksanakan lebih selektif, khususnya bagi para penerima manfaat yang terfokus. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya obyek penerima makan siang gratis ini? Datanya dimana-mana kok sulit sekali njedul . Kenapa ini penting? Hal ini te...

  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...

  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...

  Dicek saja ya, orang yang minim toleransi dan suka naratif fitnah dhobos  pasti hidupnya sering dalam lingkungan yang homogen stuck yang begitu-begitu saja circle dramanya sehingga “gagap keberagaman dan pluralisme”. Realitasnya seorang bijak harus pemikiran terbuka dan berkomitmen mau menerima segala bentuk perbedaan pandangan di lingkungannya sebagai kekayaan. Kenapa? Karena keseragaman pikiran dan pemikiran adalah sungguh-sungguh memiskinkan kemanusiaan. Sama halnya dengan momentum Idul Fitri, War Takjil, dan berstrategi keberagaman kolektif pluralisme, bahwa seharusnya idul fitri dan mudik lebaran bisa menjadi wasilah kita menaikkan indeks kebahagiaan orang-orang dalam beragama, bukan malah saling caci, dengki dan saling benci. Peran agama memangnya penting? Sangat penting, bahkan peran agama jelas sangat sentral. Data dari Varkey Foundation saja yang berjudul “Generation Z: Global Citizen Survey, 2017” menunjukkan bahwa tak kurang dari 93% dari generasi Z (usia 15-21 ...