Edukasi Anti Fraud: Peran Dunia Pendidikan, Corporate, dan Government


Hasil riset menunjukkan, bahwa fraud dapat diidentifikasi berdasarkan 3 cabang analisis (yang mana 3 cabang ini menjadi lajur kejahatan yang paling rawan), yaitu (a) korupsi; (b) penggunaan aset yang tidak semestinya; dan (c) kesalahan pelaporan laporan keuangan.

Korupsi bisa berasal dari (1) conflict of interest (purchasing schemes, sales schemes); (2) bribery (invoice kickbacks, bid rigging); (3) illegal gratuities; dan (4) economic extortion.

Penggunaan aset yang tidak semestinya bisa berasal dari 2 sumber. Pertama, cash dan kedua inventory and all other assets. Cash, bisa diidentifikasi berdasarkan (1) theft of cash on hand; (2) theft of cash receipts; dan (3) fraudulent disbursements. Inventory and all other assets bisa diidentifikasi berdasarkan (1) misuse dan (2) larceny (assets requisitions and transfers, false sales and shipping, purchasing and receiving, dan unconcealed larceny).

Kesalahan pelaporan laporan keuangan, bisa berasal dari 2 sumber. Pertama, asset/ revenue overstatements, dan yang kedua assets/ revenue understatements. Assets/ revenue overstatements, yaitu (1) timing differences; (2) fictious revenues; (3) concealed liabilities and expanses; (4) improper asset valuations, dan (5) improper disclosures. Sedangkan assets/ revenue understatements dapat diidentifikasi dari: (1) timing difference; (2) understated revenues; (3) overstated liabilities and expanse; dan (4) improper asset valuation.

 Saya mengamati komentar Dr. Rosmita (pakar anti fraud bidang akuntansi) yang menyebutkan bahwa hampir selalu konsisten bahwa setiap organisasi (institusi, perusahaan atau lainnya) manapun pasti kehilangan cash minimal 5% dari pendapatan seharusnya akibat fraud. Dan 94,5% kasus pelaku fraud tsb disembunyikan oleh penipunya melalui cara yang paling normatif, yaitu: disembunyikan dan/atau mengubah dokumen fisiknya.

Peran dunia pendidikan, korporat dan pemerintahan mengatasi perilaku ini sangat diperlukan.

Bagi dosen yang punya kewajiban mengajar kepada mahasiswa2nya ya bisa berupa: (a) dosen memberikan tugas atau ujian berbasis "sudut pandang mahasiswa" atau setiap ujian berbasis paper atau makalah dengan format pembuatan atas nama pribadi; (2) dosen harus memiliki regulasi untuk mengapresiasi tugas atau ujian yang diberikan; (3) pada kegiatan perkuliahan, hendaknya menyisipkan edukasi anti-fraud; (4) mahasiswa pun memiliki peran dalam hal pencegahan korupsi dengan cara membuat sebuah komunitas epistemik. Gaungan komunitas epistemik ini diperkenalkan oleh Michael Foucault. Komunitas epistemik merupakan komunitas penyebar virus positif yang dibangun oleh orang-orang baik; (5) mahasiswa membudayakan sikap jujur; dan (6) mengerjakan tuntutan belajar yang ada semandiri mungkin. karena biasanya ketika sudah tergantung dengan pihak lain, sulit untuk percaya pada diri sendiri.

Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Motivasi pelaku fraud adalah untuk keuntungan dirinya sendiri.

Terima kasih,

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Ekonomi Penentu Sejarah

Gambar
Dalam puncak moril, malah puncak ironi. Iya enough is enough . Di negeri tropis bernama Republik Indonesia ini, kekuasaan mirip kredit KPR: pahit di cicilan dan basa-basi manis di awal. Para pemimpin datang membawa janji, namun pergi meninggalkan defisit. Dan pada akhirnya, sejarah hanya mencatat satu hal "apakah kamu gagal bayar atau tidak?". Semua penguasa jatuh karena satu alasan. Apa itu? Ekonomi. Soekarno tumbang bukan karena kurang kharismatik, tapi karena rakyat tak sanggup lagi membeli kebutuhan pokok. Soeharto, sang "smiling general", bukan dilengserkan karena kehilangan senyum, tapi karena harga beras dan nilai tukar tak lagi bisa ditoleransi. Reformasi 1998 lahir bukan dari idealisme elite kampus semata, tapi dari kurs rupiah yang tembus Rp17.000, PHK massal, dan rakyat lapar. Sejarah valid (bukan his-STORY) tidak pernah butuh retorika dan relatif/ manipulasi. Sejarah hanya percaya bukti empirisme angka, bukan pemaknaan. Manusia biasa pun tunduk pada huk...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya