Jalan Keluar Efektif Dari Kemiskinan Adalah Jalan Pendidikan


Ketimpangan akses pendidikan antara kelompok kaya dan miskin sudah menjadi puisi lama. Perlu terobosan untuk mendesain akses rakyat miskin agar bisa mengenyam bangku kuliah. Rakyat miskin harus berpendidikan agar tidak terjebak pada lingkaran kemiskinan.

Seumber solusi umum yg normatif digunakan adalah: (a) mengandalkan dana pemerintah, yang gampang2 sulit. (b) berharap spp anak2 mahasiswa tidak dinaikkan, dan faktanya grafik pembayaran ini selalu menaik setiap tahunnya.

Solusi inovatif (anti mainstream) perlu dilakukan. Kerjasama (scr besaran jumlah dan kapasitasnya) dan dana alumni (plus jaringannya) bisa jadi solusi pembiayaan pendidikan ini. Caranya?

Kerjasama: (a) bisa melakukan kerjasama sebanyak mungkin dengan perusahaan yg punya orientasi skim beasiswa, insyaallah gayung bersambut karena perusahaan pun punya tg jawab skim CSR yang bisa digunakan untuk beasiswa. Tinggal pintar2 kita saja cara mempetakannya dan melakukan pemetaannya (roadmapping); (b) yang kedua, dari kerjasama2 tsb lakukan pemilahan potensi untuk mulai berpikir menyusun endowment fund atau dana abadi. Sehingga kita tidak semata2 hanya berharap dari pemerintah, apalagi spp anak2; (c) dana BOPTN juga bisa dipakai (walaupun administrasinya ribet) untuk operasional, tapi belum bisa optimal sehingga tetap ada ‘retribusi’ anak2 (sesuai kemampuan keluarga) untuk sumbangsih tsb; (d) mulai berpikir untuk membuat koperasi khusus kelolaan untuk KMI/ kredit mahasiswa indonesia (student loan), ttg bentuk skim-nya bagaimana? Ini perlu pembahasan intensif antara 6 parted/entities (pemerintah/negara, koperasi, kampus, perusahaan/bisnis, alumni, mahasiswa) ini. Dicari apa saja link and match yang bisa dipadukan, sehingga melahirkan skim yg mirip2 student loan yg efektif diterapkan. Dalam hal ini NTU Singapura sukses menerapkan hal ini. Kalau di NTU, 80% dari biaya kuliah dapat diperoleh dari program pinjaman kuliah, dan sebanyak 20% dapat diperoleh dari program pinjaman pendidikan NTU. Saya pikir untuk entitas sebesar kita, ini hal yang sangat mungkin bisa dilakukan.

Alumni: (a) menggalang potensi alumni (non-materiel dan materiel); (b) kerjasama yang dijembatani spirit integrasi link and match oleh alumni bisa membuka peluang satu langkah lebih dekat dengan para tokoh2 penting, pejabat2 penting, perusahaan, instansi, lembaga, yayasan, kementrian. Bisa juga kita mengakses program tematik mereka, misal: CSR. Apakah ini potensi? Sangat potensial, karena secara aturan perpajakan, ada insentif pengurangan beban biaya (tax deductable) bila dana CSR ini dialokasikan ke pendidikan.

Sudah menjadi tugas kita membuka akses bagi semua orang untuk tetap bisa kuliah.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Ekonomi Penentu Sejarah

Gambar
Dalam puncak moril, malah puncak ironi. Iya enough is enough . Di negeri tropis bernama Republik Indonesia ini, kekuasaan mirip kredit KPR: pahit di cicilan dan basa-basi manis di awal. Para pemimpin datang membawa janji, namun pergi meninggalkan defisit. Dan pada akhirnya, sejarah hanya mencatat satu hal "apakah kamu gagal bayar atau tidak?". Semua penguasa jatuh karena satu alasan. Apa itu? Ekonomi. Soekarno tumbang bukan karena kurang kharismatik, tapi karena rakyat tak sanggup lagi membeli kebutuhan pokok. Soeharto, sang "smiling general", bukan dilengserkan karena kehilangan senyum, tapi karena harga beras dan nilai tukar tak lagi bisa ditoleransi. Reformasi 1998 lahir bukan dari idealisme elite kampus semata, tapi dari kurs rupiah yang tembus Rp17.000, PHK massal, dan rakyat lapar. Sejarah valid (bukan his-STORY) tidak pernah butuh retorika dan relatif/ manipulasi. Sejarah hanya percaya bukti empirisme angka, bukan pemaknaan. Manusia biasa pun tunduk pada huk...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya