Harus! Reformulasi Dana Desa


Dana desa: APBN pro-rakyat ataukah pro-elit?

Reformulasi alokasi dana desa sangat penting diterapkan, agar tepat sasaran.

Ini sudah tahun ke-3 pelaksanaan dana desa. Banyak sekali ketidaksesuaian alokasi, ketidaksingkronan, pelanggaran, bahkan terkesan ada administrative trap disitu.

Per-Februari 2017 saja, ada sekitar 362 laporan terkait dana desa ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang di-follow up oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 87 laporan dari total laporan tsb sedang dikaji dengan sangat mendalam.

Saya fikir, substansi dalam laporan tsb sangat diperlukan untuk perbaikan kelolaan dana desa di masa yang akan datang. Jangan sampai, dana desa hanya dijadikan 'dana bancaan'.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting mengevaluasi ulang kelolaan dana desa, dan mencari satu formulasi yang sesuai/ tepat terkait hal ini. Tujuannya, agar penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan desa, khususnya di desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Bagaimana langkah mereformulasi alokasi dana desa?

Menurut pandangan saya yaitu sbb: Langkah reformulasi yang sebaiknya dilakukan adalah pada perhitungan dana desa dengan mengubah alokasi dasar. Memperbesar alokasi formula, dan afirmasi bagi desa-desa prioritas deangan ciri 3T (terpencil, tertinggal, terdepan). Perhitungan dana desa harus mempertimbangkan aspek pemetaraan dan keadilan, yaitu perhitungan harus dibagi antara porsi alokasi dasar sebesar 90% untuk kepentingan pemerataan, dan alokasi formula 10% untuk aspek keadilan. Mengenai aspek 10% ini harus terbagi dalam bobot jumlah penduduk desa 25%, angka kemiskinan 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitan geografis 30%. Sehingga reformulasi dana desa memungkinkan terjadinya penurunan porsi alokasi dasar sebesar 90%. Sehingga, alokasi dibagi rata, entah desanya besar atau kecil, menerimanya sama. Kalau dibagi jumlah penduduk maka akan timpang, daerah penduduk kecil akan menerima jumlah yang besar per-kapitanya. Kalau penduduknya banyak maka terkesan dana desa per-kapitanya rendah. Sehingga, jelas harus diberikan bobot besar pada angka kemiskinan desa. Oh ya, jangan lupa, dana desa harus bisa ciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Caranya harus fokus pada hal-hal yang mampu menciptakan kesempatan kerja di desa, jadi seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga, harus diswakelolakan atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja lokal maksimal.

Saat ini, ada lima kategorian desa yang dipakai untuk analisis, yaitu: (a) desa sangat tertinggal; (b) desa tertinggal; (c) desa berkembang; (d) desa maju; dan (e) desa mandiri.

Dari total 75.954 desa di Indonesia, ada sekitar 60% atau 45.572 jumlah desa tertingal dan sangat tertinggal. Pulau Sumatera adalah pulau dengan jumlah paling banyak golongan desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu 75%. Sementara Pulau Jawa-Bali adalah 31,2%.

Koreksinya adalah: meskipun jumlah dana desa sudah ditingkatkan, yaitu 10% dari APBN, ternyata jumlah desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal masih sangat banyak.

#Tata ulang alokasi dana desa.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Siapa Obyek Makan Siang Gratis?

Gambar
  Tentang program makan bergizi gratis ini saya jadi teringat ucapan Joss Whedon (Producer, Screenwriter), yaitu: “Humor membuat kita tetap hidup. Humor dan makanan. Jangan lupakan makanan. Kamu bisa pergi seminggu tanpa tertawa, tapi tidak bisa tanpa makanan”. Harus diakui bahwa dalam kehidupan kita, makanan memiliki peran bentuk kenyamanan yang paling primitif. Saat orang kenyang, umumnya akan diakhiri dengan pembicaraan yang baik, pembicaraan yang produktif. Ini sebabnya katanya makanan bagi pemerintahan Prabowo saat ini menjadi simbol cinta, keberpihakan, dan keadilan bagi semua rakyat khususnya rakyat kecil, ketika ditengah janji-janji, wacana-wacana dan kata-kata manis yang tidaklah memadai. Saya melihat, program MBG (Makan Siang Gratis) seyogyanya dilaksanakan lebih selektif, khususnya bagi para penerima manfaat yang terfokus. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya obyek penerima makan siang gratis ini? Datanya dimana-mana kok sulit sekali njedul . Kenapa ini penting? Hal ini te...
Baca selengkapnya