BUMN Jangan Berjalan Sendirian


Agar beban hutang dan beban keuangan pemerintah tidak semakin tinggi karena belanja infrastruktur. Pemerintah harus mencari solusi lainnya.

Bagi saya, ada salah satu celah menggembosi kemahalan belanja infrastruktur Nasional, namun efektif untuk fiskal dan anggaran, yaitu pelibatan swasta didalam pembangunan proyek infrastruktur Nasional.

Pemerintah seharusnya banyak share dan membuka kesempatan bagi swasta (pengusaha lokal Indonesia) dan UMKM (kalau bisa). Jika swasta mau dan bisa melakukan investasi, maka prioritaskanlah yang swasta dahulu. Jika memang swasta bisa, pemerintah haruslah welcome dan segera menyambut baik.

Data yang saya amati dari Kementrian PU menunjukkan bahwa saat ini masih kecil sekali keterlibatan pengusaha swasta (lokal Indonesia). Berapa?! Yaitu hanya 15% saja dari 100% total kebutuhan biaya operasional infrastruktur (Rp 4.350 milyar). Belum lagi, ada fakta yang miris bahwa sumbangan swasta + digabung dengan BUMN itu hanya menyumbang 8-10% saja dari proyek infrastruktur Nasional, sisanya 90% dikuasai bahwa dimiliki oleh pengembang asing.

Melihat fakta ini, pemerintah seharusnya tegas, jangan memble, dan asal bilang iya, ke semua investor asing yang datang ke Indonesia. Minta lah, proporsi yang besar untuk ruang berkembang bagi pengusaha-pengusaha lokal/ swasta di Indonesia.

Caranya?! Yaa..mungkin dengan sbb:
Suruh Kementrian PU untuk menaikkan ambang batas paket konstruksi bagi kontraktor besar dari yang sebelumnya hanya Rp 50 milyar, sekarang naikkan menjadi Rp 100 milyar, misalnya.

Dengan skenario ini, berharap ada porsi kontraktor lokal bisa berperan dan berpartisipasi.

Walaupun memang benar kalimat Anda, bahwa untuk menggerakkan tubuh swasta, apalagi UMKM, tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi bila kita tiba-tiba membahas topik modal yang besar, resiko bisnis, dan kemampuan para perusahaan swasta yang kembang-kempis berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Tapi dengan fakta seperti itu, bukan berarti mereka tidak dibukakan pintu dan ditinggalkan kan?!

#jangan tinggalkan swasta.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Ekonomi Penentu Sejarah

Gambar
Dalam puncak moril, malah puncak ironi. Iya enough is enough . Di negeri tropis bernama Republik Indonesia ini, kekuasaan mirip kredit KPR: pahit di cicilan dan basa-basi manis di awal. Para pemimpin datang membawa janji, namun pergi meninggalkan defisit. Dan pada akhirnya, sejarah hanya mencatat satu hal "apakah kamu gagal bayar atau tidak?". Semua penguasa jatuh karena satu alasan. Apa itu? Ekonomi. Soekarno tumbang bukan karena kurang kharismatik, tapi karena rakyat tak sanggup lagi membeli kebutuhan pokok. Soeharto, sang "smiling general", bukan dilengserkan karena kehilangan senyum, tapi karena harga beras dan nilai tukar tak lagi bisa ditoleransi. Reformasi 1998 lahir bukan dari idealisme elite kampus semata, tapi dari kurs rupiah yang tembus Rp17.000, PHK massal, dan rakyat lapar. Sejarah valid (bukan his-STORY) tidak pernah butuh retorika dan relatif/ manipulasi. Sejarah hanya percaya bukti empirisme angka, bukan pemaknaan. Manusia biasa pun tunduk pada huk...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya