Membaca Arah Keekonomian Indonesia Dari Candela Dan Kacamata Keuangan


Yang saya pelajari sebagai refleksi belajar adalah kita harus melihat keatas untuk dijadikan itu sebagai motivasi serta bahan bakar optimisme, dan jangan sekali-kali rendah diri, kita harus melihat kebawah untuk mensyukuri dan belajar bersyukur, bukan menjadi sombong dan tuli saran dan nasehat.

Kita butuh pandangan terhadap ekonomi Indonesia, apalagi terkait tantangan, prospek, arah kebijakan kedepan, dan tentunya gambaran kondisi saat ini. Dan saya memandang bahwa prospek ekonomi Indonesia saat ini semakin membaik dengan pertumbuhan yang semakin tinggi. Plus, stabilitas juga terjaga.

Dasarnya apa? Dasarnya adalah isi laporan berdasarkan data yang diulas BI/Bank Indonesia di PTBI/Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Selasa tanggal 27 November 2018, bahwa: (a) forecast/ramalan pertumbuhan Indonesia tahun 2019 esok adalah “tetap meningkat hingga mencapai di kisaran 5,0%-5,4%”, (b) angka inflasi akan tetap terkendali di kisaran angka 3,5% persenan, dengan terjaganya tekanan harga dari sisi : (1) demand pasar, (2) administered prices dan volatile foods, (c) stabilitas nilai tukar rupiah, (c) defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi kisaran 2,5% dari PDB “dengan langkah2 pengendalian impor” dan peningkatan ekspor serta pariwisata, (d) intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi pasar modal akan terus meningkat, (e) sedangkan pertumbuhan kredit 2019 diramalkan di kisaran 10-12%, (f) untuk pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10% dg keterangan “kecukupan likuiditas” yang terjaga.

Untuk proyeksi ramalan yang bersifat jangka agak panjangan, yaitu 2024 yakni: “akan lebih tinggi di kisaran 5,5%-6,1%”, sedangkan defisit transaksi berjalan akan menurun dikisaran bawah 2% dari PDB.

Kita harus mengapresiasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dong. Karena faktanya kontribusi pemerintahan saat ini sungguh sangat luar biasa dan berpengaruh terhadap pandangan2 keekonomian2 kita Indonesia kedepan. Dan langkah itu harus diapresiasi. Terlebih urusan stabilitas nilai mata uang/ nilai tukar rupiah dibandingkan dollar. Kebijakan BI dan Kementrian Keuangan tidak hanya dipandang “menunjukkan ketegasan” tetapi juga “mampu membawa persepsi positif terhadap para pelaku pasar.”

Terlihat sekali determinasinya didalam “membentengi fundamental dan rupiah kita.” Langkah ini menunjukkan bahwa BI dan Kementrian Keuangan “masih punya taring” didalam laju jalur control stabilitas keekonomian. Bahkan performa ini sempat membahwa Indonesia menduduki nilau mata uang terkuat se-Asia ditengah kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti.

Memang sekarang, kemana arah kebijakan ekonomi Indonesia khususnya di tahun 2019 besok? Arahnya yakni pada 7 area kebijakan yang akan ditempuh. Antara lain sbb: (a) kebijakan moneter, kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5% persenan, dan stabiiltas nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya, (b) kebijakan makroprudensial, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh demi mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi, termasuk menjaga ketahanan sistem keekonomian, (c) kebijakan sistem pembayaran, kebijakan ini harus disupport demi kelancaran, efisiensi, dan percepatan keuangan digital, (d) akselerasi dan pengefektivitasan pasar keuangan, ini untuk mendukung inovasi instrument pembiayaan demi pembangunan infrastruktur Indonesia kedepan, (e) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, ini harus dikembangkan entah melalui program2 bank Indonesia ataupun program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), (f) perluasan pengembangan UMKM, dengan cara memfokuskan pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan, (g) kebijakan internasional, kebijakan ini harus diarahkan “untuk memperkuat persepsi positif pada Indonesia” terhadap lembaga2 internasional di dalam dan luar negeri.

Kunci dari teknis penjelasan keuangan diatas adalah tiga hal, yaitu: (a) sinergitas internal, (b) kolaborasi internal-eksternal, (c) dan menjaga momentum global.

Mari kita jaga sinergitas, kolaborasi, dan momentum global untuk membawa pertubuhan Indonesia menjadi semakin baik dan unggul.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya