Nalar Cacat, Sengketa Pers Dan Manipulasi UU ITE


Yang saya ingat pesan dari Kyai saya adalah jika niat kita membela orang-orang lemah, InsyaAllah Allah Swt akan berikan kekuatan yang berlipat-lipat. Semoga dengan menulis dan mengeluarkan aspirasi, setidaknya memberikan wawasan dan gambaran kepada orang lain untuk tetap moving. Tidak usah kemrungsung, cukup bersabar dan terus bergerak.

Kaitannya dengan apa yang saya tulis, nalar cacat ini menurut saya adalah kekejian intelektual seseorang terhadap orang lain. Ada yang tahu memanipulasi pers dengan cara tindak pidana melalui Pasal 310 dan 311 KUHP dan pelaggaran UU ITE? Ini kayaknya ada yang kejadian seperti itu. Nah hasil follow up-nya bagaimana ini yang saya juga tidak tahu sejauh mana dan sudah sampai mana saja.

Biasanya, ‘mainan’ hal ini diarahkan ke kasus dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Teknisnya ada dimana? Yaitu ada di Peraturan KY No. 2 Tahun 2015 yang mewajibkan lembaga itu menjaga kerahasiaan narasumber. Identitas narasumber tidak boleh dibuka dan ini merupakan kode etik Komisi Yudisial. Dan sayangnya malah dibuka.

Hal yang bikin kita jengkel adalah adanya manipulasi situasi dan keadaan, yang dijalankan dengan nalarnya sendiri, dengan dasar nalar hukum (katanya). Biasanya, yang banyak menimpa kasus2 seperti ini di lapangan adalah dengan pola ada klien yang dipanggil untuk klarifikasi, karena berhalangan hadir karena suatu hal. Eh tiba2 penyidik melakukan gelar perkara, dan dengan tiba2 menaikkan status penyelidikan menjadi menyidikan. Ending2nya, sudah bisa dibaca, yakni akhirnya jadilah dia “sebagai tersangka.” Hehee, sebuah cara instan dan cacat nalar dengan mudah untuk menjebloskan seseorang ke penjara.

Saya fikir dewan pers harus dilibatkan, agar cara melihat berbagai kasus menjadi jernih, obyektif, independen, dan tidak tendensius.

Penutup. Ketika seseorang melakukan kekejian intelektual terhadap seseorang, doakan semoga kita tidak melakukan hal sama kepada orang lain.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya