Hindari Bisnis Lobster Budidaya, Disamping Ini Tidak Efisien Ini Akan Jadi Sindikat Baru Pasar Gelap


Hidup ya realistis saja, memperjuangkan ideologi dan metodologi haruslah realistis (terbuka dengan pengembangan dan probabilitas). Bukan malah harga mati.

Tentang bisnis lobster budidaya kalau bisa memang jangan ngeyel dilakukan. Cukup sebatas lobster tangkap laut. Kenapa seperti itu? Bukti temuan lapangan menunjukkan bahwa penangkaran dijadikan modus penyelundupan benur lobster “ke luar negeri”. Demand benih untuk riset oleh negara tetangga itu ditengarai hanya modus untuk mengambil benur lobster dari perairan Indonesia. Budidaya lobster yang ada saat ini hanya sebatas pembesaran, belum pembenihan. Di dunia belum ada yang berhasil mengembangkan pembenihan lobster. Kalaupun dipaksa tetap lobster budidaya, maka biayanya akan melompat tinggi sekali. Jika lobster budidaya tetap dilegalkan, maka akan membuka celah sindikat penyelundupan kembali (menyelundupkan bibit2 lobster seperti dulu lagi).

Buktinya apa/ pernah dicek di lapangan, ternyata yang katanya riset nyatanya bohong2an, nalar riset pasti mencari yang indukan untuk reproduksi, tapi yang mereka lakukan adalah menampung secara besar2an benur2 kecil lobster. Dan saat distop, ternyata mereka tidak ada yang berani komplain. Berdasarkan data Fish Stat KKP, selama tahun 2010-2016, lobster tangkap mendominasi produksi dunia sebesar 99,54%, sedangkan lobster budidaya hanya sebesar 0,46%. Inilah kenapa bisnis lobster budidaya bisa dipastikan tidak akan efisien. Lebih baik, kita bertumpuberfokus saja pada lobster tangkap di laut.

Kendala teknis dan dasar pembengkakan biaya adalah yaitu siklus hidup lobster itu panjang. Dibutuhkan waktu minimal 2 tahun dari benur yang masih transparan dengan berat 0,5 gram hingga dibesarkan menjadi 300-500 gram. Apalagi, untuk menjadikan lobster dewasa dan layak konsumsi itu diperlukan waktu 8 tahun (sangat lama), dari benur lalu lobster hingga lobster bisa kawin. Seharusnya lobster termasuk hewan yang dilindungi, bukan hewan konsumsi. Produksi lobster tetap bertumpu pada tangkapan langsung di laut, bukan di budidayanya. Upaya budidaya lobster hanya pemborosan anggaran.

Pemerintah tidak akan mengubah kebijakan produksi lobster dalam negeri. Jadi pemerintah acuannya tetap di lobster tangkap. Kenapa seperti itu? Karena dengan menjaga benur lobster tetap di laut, maka ekonomi kelautan yang berkelanjutan dapat terjaga dengan baik. Cara ini bisa meningkatkan produksi dan menjaga keberlangsungan lobster dengan baik.

Lobster tangkap tetap menjadi strategi utama peningkatan produksi, karena dari tahun ke tahun lobster tangkap selalu mendominasi produksi dari tahun ke tahun. Budidaya lobster bisa kalau memang masih ngeyel dilakukan, namun sebatas pembesaran benur saja. Adapun pemijahan lobster itu sulit dilakukan.

Kendala solusi pengembangan lobster ada di 2 titik, yaitu teknologi yang minim dan minimnya pengetahuan. Ada yang bisa (Australia), tapi dia menutup diri negara lain untuk ikut mempelajarinya.

Terkait solusi teknologi. Ada yang melakukan pendekatan/ solusi teknologi, yaitu LIPI. Yang dilakukan LIPI sejak 2015 hanyalah baru membuat pakan buatan berupa moist untuk menggantikan makanan utama benur lobster, yaitu ikan rucah. Pakan diformulasikan sedemikian rupa sehingga bisa diterima benur. Hasilnya, inovasi pakan ini bisa diterima benur.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan Dilindungi Hak Cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya