Butuh Kriteria Jelas New Normal


Saya melihat New Normal dalam skala tinggi harus dilakukan dengan berhati-hati demi aktivitas ekonomi yang terukur. Jika New Normal dalam skala tinggi dilakukan tanpa mengindahkan indikator epidemiologi yang jelas, kedepan hanya akan melahirkan banyak “pemicu bencana-bencana” yang lebih besar lagi. Ending-ending-nya bukannya memperbaiki kondisi ekonomi, malah makin “memperdalam” keterperosokan ekonomi kita saat ini.

 Harus ditegaskan bahwa New Normal skala tinggi tidak bisa sempurna manakala tidak ada vaksin. Tapi proses pelonggarannya jangan juga terburu-buru dan gegagah, harus bertahap dan ada strateginya, serta harus jelas strateginya.

 Tanpa strategi dan ukuran yang jelas, ketat dan tepat, yo podo wae. Upaya ke arah New Normal skala tinggi menuju kenormalan baru justru bisa memicu ledakan bencana pada kasus-kasus kedepan yang lebih besar. Belajar dari Flu Spanyol tahun 1918, Pandemi Gelombang Kedua justru lebih mematikan.

 Lalu caranya? Terbitkan “Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19” di Perkantoran, Industri, dan seluruh sektor komprehensif lainnya yang mendukung keberlangsungan penyebaran pandemik ini.

 Plus juga, pastikan kebijakan itu mengatur juga para pekerja dalam hal kesehatan dan jaminan sosial ekonominya. Tidak hanya protokol kesehatan, protokol ekonomi dan kesejahteraan perlu juga dirapatkan dalam hal ini.

 Apapun kondisinya, kita harus optimis ditengah Pandemik ini.

 Salam,

 Bahrul Fauzi Rosyidi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya