Strategi Mengelola APBN Dengan Fleksibel


Bro, di dunia ini mengimbangi perubahan yang cepat ya dengan karya dan strategi. Pilihannya yang lemah akan dimakan yang kuat, lambat akan ditinggalkan oleh inovasi. Inovasi identik dengan karya intelektual dan partnership. Dua ini penolong (exchange) yang tepat. Kenapa harus seperti itu? karena dunia ini dinamis, perubahan, pertukaran dan pilihan strategi yang akan mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah goresan tanpa penghapus, maka berhati-hatilah memilih komitmen hidup apalagi ke orang yang membuat kesalahan kepadamu.

Pun sama dengan mengelola fleksibilitas APBN. Harus cermat dan berhati-hati agar lancar dan sukses. Saya menemukan 5 strategi dalam mengelola APBN Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Pertama. Agar fleksible, APBN harus ada stimulus fiskal yang digelontorkan. Ini adalah upaya menjaga pemulihan ekonomi akibat covid-19.

Kedua. Dana PEN atau dana program ekonomi nasional harus tetap bersifat dinamis, karena tahun depan semua sektor masih dalam proses pemulihan. Apalagi masih banyak pos-pos angaran yang belum terserap dengan baik. Makanya lebih fleksible, jangan kaku dan jangan lupa jaga daya beli masyarakat agar tidak terpengaruh negative terlalu dalam.

Ketiga. Jalin komunikasi dan koordinasi ketat dengan berbagai pihak termasuk DPR. Keempat. Lakukan kalibrasi APBN, lakukan respon terhadap skenario-skenario kondisi 2021 untuk kuartal I dan II. Dan Kelima. Di bidang UMKM, lakukan perbaikan untuk dorongan perbaikan penyaluran kredit di sektor riel.

Pastikan pantau dan terus jaga indikator ekonomi (konsumsi, investasi, ekspor dan belanja pemerintah) tetap berada di wilayah indikator yang baik.

Dari semua kondisi diatas, ada satu peluang yang baik bahwa masih mirip denga stimulus APBN 2020, bahwa stimulus fiskal akan diberikan kepada bidang kesehatan, yakni akan dilakukan belanja sektor kesehatan diatas mandatorynya. Mandatori awal 5% akan ditingkatkan ke 6,5% atau sebesar Rp169 triliun. Ini sebagai antisipasi jika ada anggaran vaksinasi.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Idul Fitri, War Takjil, dan Berstrategi Keberagaman Kolektif Pluralisme

Gambar
  Dicek saja ya, orang yang minim toleransi dan suka naratif fitnah dhobos  pasti hidupnya sering dalam lingkungan yang homogen stuck yang begitu-begitu saja circle dramanya sehingga “gagap keberagaman dan pluralisme”. Realitasnya seorang bijak harus pemikiran terbuka dan berkomitmen mau menerima segala bentuk perbedaan pandangan di lingkungannya sebagai kekayaan. Kenapa? Karena keseragaman pikiran dan pemikiran adalah sungguh-sungguh memiskinkan kemanusiaan. Sama halnya dengan momentum Idul Fitri, War Takjil, dan berstrategi keberagaman kolektif pluralisme, bahwa seharusnya idul fitri dan mudik lebaran bisa menjadi wasilah kita menaikkan indeks kebahagiaan orang-orang dalam beragama, bukan malah saling caci, dengki dan saling benci. Peran agama memangnya penting? Sangat penting, bahkan peran agama jelas sangat sentral. Data dari Varkey Foundation saja yang berjudul “Generation Z: Global Citizen Survey, 2017” menunjukkan bahwa tak kurang dari 93% dari generasi Z (usia 15-21 ...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya