Tameng Pajak Perusahaan Cangkang

 


Kalau mau idealist, harus berani tegas. Faktanya, penegakan patriotisme akan selalu nihil bisa tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. 

Perusahaan cangkang tentang pajak dan menguak datanya, selalu jadi dokumen Pandora. Intinya, perusahaan didirikan sebagai modus mensiasati aturan pajak. Tulisan ini didedikasikan untuk Dirjen Pajak dan kawan-kawan yang hobi bikin perusahaan cangkang. 

Kembali ke cangkang, walaupun kita tidak boleh juga 100% negative thinking, aktivitas cangkang untuk kelabuhi pajak bisa jadi tidak 100% benar. Bisa jadi memang serius digunakan untuk membuat perusahaan rintisan potensial. Tapi kembali ke substansi awal, memang umumnya perusahaan cangkang dibuat sebagai sebuah tindakan siasat pajak dalam praktik bisnis yang sah dan melakukan asosiasi dengan perusahaan-perusahaan ilegal (tidak sah).

Memang kerugiannya apa? Jelas ada pendapatan (potential revenue) yang seharusnya diterima pemerintah jadi berkurang. Benecial owner atau owner bisnis sesungguhnya tersamarkan dengan ‘boneka samar’ di lapangan. Dioperasikan siapa, dimiliki siapa gak jelas. Nomine ini (conduit company) hanya dijadikan terminal uang lewat saja.

Solusinya bagaimana? Pemerintah ya harus realistis, harus ada program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan pemastian aman (tidak terancam) bisa membawa pulang aset WNI dari luar negeri termasuk uang-uang yang ada di negara-negara bebas pajak. Terkesan memang sedang cuci dosa, tapi mending daripada tidak sama sekali. Program ini bisa membantu memberikan insentif, merepatriasi aset luar ke dalam negeri. Data tahun 2021 menunjukkan hasil repatriasi Dirjen Pajak mencapai Rp 146 triliun. Sebuah angka diluar kata lumayan.

Ada strategi pencegahan tidak? Ada. Tingkatkan kerjasama internasional dengan double taxation agreement, partisipasi dalam automatic exchange of information, mau bergabung dengan international taskforce on share intelligence and collaboration untuk deteksi modus dalam skema perpajakan internasional.

Penutup. bersikap jujur saja, karena jujur niscaya akan mendapatkan 3 hal, kepercayaan, rasa hormat, dan mujur. Bukan mujur ngalor ya!


Salam,


Bahrul Fauzi Rosyidi,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tulisan dilindungi hak cipta!


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembohong Jangan Diberi Ruang Publik

Gambar
Awalan dari saya. Jika ada yang kau tutup-tutupi, lalu semua orang mengetahuinya sendiri, percayalah kamu tak ada integritas sama sekali. Yang diperbesar itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, yang diperbaiki itu cara bersikap bukan cara berbohong. Pembohong itu, sampai kapanpun tetap pembohong. Orang tipe kayak gini itu hanya mencari-cari alasan, ngutak atik kata narasi dg kebenaran relatif, dan terus menerus mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya.  "Jubah kebenaran relatif". Miris. Ditengah zaman informasi modern hari ini, menggunakan kata2 luhur untuk memperangkap orang dan meresikokan orang lain untuk menjalankan keinginannya. Bahkan urusan problem duit dia sendiri, sudah mulai menggunakan orang lain. Katanya barter job, tapi job-nya gak ada yg beres.  Keterbukaan zaman informasi, kebohongan malah semakin mudah mendapatkan ruang publik. Bukan sekedar kebohongan biasa tapi manipulasi kebohongan yg diseli...
Baca selengkapnya

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya