Para Elit Perlu Melakukan Introspeksi Komitmen


Ada yang bilang ke saya dan saya setuju, bahwa komitmen dan kejujuran adalah satu kesederhanaan yang mewah. Betul, betul sekali. Bahkan komitmen dan kejujuran adalah dasar sebuah kepercayaan, bahkan kesetiaan.

Lalu apa hubungannya dengan introspeksi komitmen dengan para elitis? Hubungannya adalah di menjaga etika berpolitik. Berpolitik butuh sebuah komitmen, butuh sebuah kepercayaan. Inilah nantinya yanga kan menyelematkan kita didalam partisipasinya pada perbaikan demokrasi Indonesia kedepan. Kenapa harus begitu? Karena mau percaya tidak percaya, bahwa perilaku para elitislah yang sangat berpengaruh langusng terhadap masyarakat akar rumput disana.

Koreksi hal lainnya yang patut menjadi garis bawah besar adalah tentang menurunannya kualitas kultur politik. kultur politik yang buruk tentunya akan memberikan stagnasi demokrasi. Oleh karena itu, di kontestasi 2019 ini kita berharap ada dorongan yang tinggi kepada para elitis untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi budaya politik kita cenderung parokial, yang mana para rakyat cilek masih sangat tergantung dengan para elitis-eltis diatas tsb. Dan inilah yang kadang diterjemahkan dalam definisi perebutan kekuasaan dan perampasan kekuasaan atas orang lain terhadap para elitis. Riak-riak ini menjadi semacam kegaduhan internal dan mendorong agenda demokrasi yang tidak sukses.

Dengan dasar itulah, kita butuh introspeksi diri, khususnya terhadap komitmen membangun bangsa yang harus terus menerus dibangun dengan pertimbangan etika berpolitik, yang didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, kekeluargaan, kesetiaan, dan nalar sehat.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan Dilindungi Hak Cipta!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Quo Vadis PPN 12%

Gambar
  Nyalalah nyali. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Hari ini keadilan akan makin sukar, jika kita diam saja dalam kepastian hukum. Negara ini adalah negara hukum, dan negara hukum tidak boleh tegak berpihak pada yang titip proyek/kasus apalagi pada yang bayar. Pajak adalah instrument demokrasi, maksudnya yang berasal dari rakyat ya harusnya Kembali ke rakyat. Logika linier semacam ini seharusnya begitu cara merumuskan kebijakan fiskal, sehingga ada mutual trust dalam kebijakan spending policy yang akan dilaksanakan. Intinya harus berkonten: “berkualitas, adil, dan merata”. Yang membuat polemik Masyarakat saat ini adalah “kenapa sabun, sampo, dan sejenisnya” juga terkena dampak tarif PPN 12%, padahal ini bukan barang mewah? Maka “lumrah” jika muncul petisi menolak kenaikan PPN 12%. Kejutan pemerintah masa jabatan baru + akhir tahun ini ada banyak. Satu, urusan PPN 12%. Dua, RUU tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digodok di legislasi 2025. Ini jelas akan menja...
Baca selengkapnya

Idul Fitri, War Takjil, dan Berstrategi Keberagaman Kolektif Pluralisme

Gambar
  Dicek saja ya, orang yang minim toleransi dan suka naratif fitnah dhobos  pasti hidupnya sering dalam lingkungan yang homogen stuck yang begitu-begitu saja circle dramanya sehingga “gagap keberagaman dan pluralisme”. Realitasnya seorang bijak harus pemikiran terbuka dan berkomitmen mau menerima segala bentuk perbedaan pandangan di lingkungannya sebagai kekayaan. Kenapa? Karena keseragaman pikiran dan pemikiran adalah sungguh-sungguh memiskinkan kemanusiaan. Sama halnya dengan momentum Idul Fitri, War Takjil, dan berstrategi keberagaman kolektif pluralisme, bahwa seharusnya idul fitri dan mudik lebaran bisa menjadi wasilah kita menaikkan indeks kebahagiaan orang-orang dalam beragama, bukan malah saling caci, dengki dan saling benci. Peran agama memangnya penting? Sangat penting, bahkan peran agama jelas sangat sentral. Data dari Varkey Foundation saja yang berjudul “Generation Z: Global Citizen Survey, 2017” menunjukkan bahwa tak kurang dari 93% dari generasi Z (usia 15-21 ...
Baca selengkapnya

Shadow Boxing Politik Jokowi

Gambar
  Saya setuju dengan ungkapan Gusdur: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.   Hal yang perlu dicatat untuk kasus politik akhir-akhir ini. Seyogyanya sebuah perjuangan politik tidak semata berpijak pada perebutan kekuasaan. Tetapi harus lebih kuat dipengaruhi oleh keadilan, pola pikir, kaidah-kaidah, dan keberpihakan pemerataan konkret kepada rakyat. Semua ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baron de Montesquieu mengatakan bahwa “It is necessary from the very nature of things that power should be a check to power”. Situasi panas dan akhirnya jadi bola liar ini dipercaya publik bermula dari ucapan  Megawati mengatakan tanpa dukungan partainya, Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini “…Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP juga, aduh, kasihan dah…”. Beberapa pengamat mengatakan bahwa sikap tegas PDIP saat ini terhitung sudah terlambat. Popularitas Jokowi dilihat ...
Baca selengkapnya