Cara Mengkawal Uang Rakyat

Semua pesan didalam konteks keuangan selalu sama. Uang rakyat jangan diutak-atik, jangan dikorupsi, kita harus bisa mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik. Itu saja.

Indikatornya apa? Indikatornya adalah penggunaan uang rakyat harus dipertanggung jawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan didalam UU. Artinya? setiap rupiah dana Negara yang keluar dari kas Negara harus benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan lainnya atau kelompok, apalagi malah dikorupsi.

Yang mengena didalam substansi dan konteks keuangan apa? Yaitu penggelontoran dana yang digulirkan itu hasilnya nyata atau tidak? Hasilnya hanya mampir ke sosialisasi, sosialisasi, dan sosialisasi ataukah ke realisasi realisasi realisasi dan realisasi yang berefek pada pembangunan pembangunan dan pembangunan sehingga hasil output-nya bisa masyarakat dan publik lihat secara langsung. Jelas, ini tentang ada i'tikad baik atau tidak dari seorang leader atau calon pemimpin didalam hal ini. Setiap alokasi dana, seharusnya linier dengan infrastruktur publik yang semakin lengkap. Bukan identik atau linier dengan program-program kunjungan kerja dan program 'menebalkan kantong-kantong' pribadi wakil-wakil rakyat.

Makanya, jangan salfok, salah fokus.

Itu tadi dari sudut pandang substansi keuangan dan konteks pembangunan. Kalau dari sudut pandang konteks, realisasi realisasi realisasi dan realisasi yang berefek pada pembangunan pembangunan dan pembangunan tadi ya harus bersamaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tim audit eksternal lainnya, bahkan kalau ada penilaian hasil administrasi dan operasional yang bersih dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Walaupun mendapatkan opini WTP dari BPK, tim audit eksternal internal lainnya, dan bahkan penilaian bersih tentang detail administrasi dan operasional yang dari KPK, hal itu semuanya bukanlah sebuah prestasi, melainkan itu adalah kewajiban karena kita (Pemdes, Pemda, Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat, atau bahkan BUMN/Des) telah menggunakan dana APBD/APBN milik rakyat.

Setelah substansi dan konteks keuangan tercapai. Hal ikwal berikutnya yang sangat penting harus dicapai adalah standarisasi mutu. Dan ini diawali dari format laporannya.

Tujuannya, agar realisasi realisasi realisasi dan realisasi yang berefek pada pembangunan pembangunan dan pembangunan tadi diatas yang sangat banyak uangnya itu tidak dipalak di jalan, tidak dikorupsi, oleh para cukong, dan mafia-madia politis ttt yang suka baper dengan ajakan icip-icip manis buah haram serongan APBD/APBN orang lain atau malah dari sifat konak dan nafsu diri sendiri.

Sistem elektronik e-budgeting perlu diperjuangkan agar melahirkan track record tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan jauh/bebas dari sistem korup, praktik korupsi, dan para koruptor. Agar uang rakyat bisa dibelanjakan dengan bertanggung jawab, tidak parkir atau hilang di tengah jalan.

Revolusi di abad baru ini pada dasarnya adalah sebuah revolusi ilmiah dan teknologi. Untuk bisa menembus itu perlu dengan jalan pintas, yaitu pembangunan secara raksasa pada jalur ekonomi dan infrastruktur. dan password utama harus diawali dengan transparansi dari proses perencanaan anggaran (budgeting) yang baik dan benar.

Dengan format seperti ini, kita bisa berharap keadilan dan hak kesejahteraan bagi rakyat tidak lagi menjadi konsep, tahayyul, dan mitos pembangunan belaka.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan dilindungi hak cipta!