Bahrul Fauzi Rosyidi

Langkah pertama untuk melakukan reformasi dan perbaikan adalah dengan mengakui adanya penyakit pada birokrasi ("bureaupathologies") dan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Tanpa itu, salah kelola pemerintahan akan terus berlangsung dan membuat kerusakan. Politik bikin mumet? Ya. Bikin mumet, bagi kaum muda seperti kami kepusingan ini outentik menuju 79%. Tapi yes dominan persentase-nya bila dibandingkan yang tidak bingung tentang politik. Kenapa seperti itu? Karena didalam perjalanannya politik dan pelaku politik punya banyak wajah dan tidak konsisten dari wajah satu kepada wajah lainnya. Bahkan melanggar janji pun hal yang lumrah, ya..namanya saja politik. Lucunya, saat rakyat kecil yang berbohong eh..bisa dipermasalahkan, bisa panjang buntutnya. Pas mereka yang bohong, elahdalah dianggapnya itu sebuah dinamisasi dan kewajaran. Ada cuitan yang berbunyi sebagai berikut: "Kalau kita berbohong kepada penguasa itu disebut tindak kejahatan besar, tetapi saat

Kejadian sebaran dan penyebaran virus Difteri luar biasa mengkhawatirkan. Yang sebelumnya orang-orang/ masyarakat tidak khawatir, namun lama kelamaan karena banyaknya kejatuhan korban membuat khawatir, dan saya juga malah ikut-ikutan panik juga akhirnya. Bila langsung menohok kepada komentar manajerial, berikut point to the point -nya. Kita amati bahwa jelas sekali merebaknya kasus Difteri di daerah-daerah di Indonesia menunjukkan adanya masalah yang besar didalam pelayanan kesehatan masyarakat. Jelas ini menunjukkan belum terbangunnya manajemen yang solid dan sistem informasi kesehatan di Negara kita secara sangat serius. Respon reaktif lambat didalam penanganan masalah ini menunjukkan ini terkesan respon tidak ter-SOP, lambat, asal jalan, dan tidak terstandarisasi. Pemerintah jelas rendah investasinya terhadap manajemen dan sistem kesehatan masyarakat, saya khawatir bila tidak ditangani dengan segera dan secara benar hal ini dapat berdampak buruk di kasus-kasus mendatang. Kura

Politik praktis yang cenderung mempertontonkan rebutan kekuasaan membuat kami kaum-kaum muda kecewa. Bagaimana bisa harapan masa depan dan mimpi-mimpi generasi muda mendunia bisa terwujud dengan praktik yang monoton saling jatuh menjatuhkan tsb? Hampir mayoritas dari kami memberikan persepsi tentang politik pasti itu negatif. Begitu yang disodorkan kata politik, respon cepat langsung menjawab dengan bermain kotor, rebutan kekuasaan, jatuh menjatuhkan, korupsi, kolusi didalam kebohongan, pembohongan, agen-agen pemecah belah, politik malah memecah ruang pribadi dan privat masyarakat/ rakyat yang sudah tenang, dan tak ada anak muda cemerlang (isinya tua semuanya) yang tampil gagah perkasa idealis memperjuangkan kebenaran jernih disitu. Wajar kalau kami, para kaum-kaum muda berpikir politik seperti itu. Faktnya, politik praktis sudah berjarak dengan anak muda. Apalagi hampir tidak ada partai politik dan agenda politik yang mapan dan benar-benar memperjuangkan kepentingan dan harapan

Didalam tulisan ini terhitung ada tujuh substansi yang saya rangkai, susun dan garis bawahi agar kita bisa mengambil point of view sesungguhnya tentang dimana to posisi sebenarnya dari BUMN kita saat ini, sejauh mana posisi baiknya, dan sejauh mana posisi bobroknya.  Tujuh substansi tsb secara singkat saya tampilkan dalam pendahuluan, kendala/ masalah yang dihadapi saat ini, potensi yang dimiliki saat ini, data tentang BUMN saat ini, strategi yang seharusnya dilakukan, isu strategis yang harus menjadi catatan saat ini, dan terakhir adalah penutup kritik dari saya.  Bermain di skenario BUMN, memang kita harus tegas didalam poin-poin tertentu. Tegas di poin-poin tertentu ini terkait fungsi BUMN yang harus membantu negara menjadi sentral perbaikan dan mesin pembangunan infrastruktur.  Pemerintah secara jelas ingin fokus ke infrastruktur, makanya pemerintah sangat jelas berambisi agar bagaimana caranya BUMN bisa membantu solusi pembiayaan dan proyek pembangunan negara. Pemerintah

Saya sebenarnya sedang ingin menulis tentang perilaku perbudakan, pembudakan dan slavering yang dilakukan yang katanya tokoh dari institusi yang besar, yang katanya sudah dewasa, cantik dan menyakinkan branding integritasnya. Faktanya...slavery. Ya, nanti ada edisinya sendiri. Kembali to the point sesuai judul. Masih ingat kan dengan kasus penggerebekan beras kemaren yang rame-rame itu? Gak jelas salahnya apa, e..tahu-tahu digrebek dan dituduh ini itu bla bla bla bla. Jelas t rauma ini membekas di memori seluruh pelaku usaha perberasan, lha wong saya saja yang anak seorang petani + guru dari kampung Banyuwangi yang hanya melihat, mengamati dan mendengarkan saja masih membekas dan ikut jengkel, lebih-lebih mereka yang jadi para objek kriminalisir kasus. Apalagi melihat kondisi saat ini unit penggiling, pemilah, dan pengolah beras badan usaha milik petani (BUMP) sudah tidak seramai dahulu/ biasanya. Hampir diatas 75% fungsi mesin tidak beroperasi, gudang tidak penuh, dan suda

Tidak ada politik yang fair, yang ada hanya baku hantam. Cuma yang membedakan disini, baku hamtam tsb dilakukan dengan melanggar hukum atau tidak. Dalam politik dan pilkada, peperangan bukan di level hukum, tapi masuk dalam tataran etika, justice, right, transaksional, benefit center, profit center, dan asas kepatutan atau tidak. Outputnya lebih ke justifikasi sosial (sanksi sosial), bukan sanksi hukum. Tahun 2018 menjadi tahun politik. Ada pilkada serentak di 171 daerah. Polri menilai, ada lima provinsi dengan kerawanan tingkat tinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Penilaian ini mempertimbangkan populasi daerah dan dinamika politik. Adapun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang disusun Bawaslu menunjukkan kerawanan pemilihan Gubernur di tiga provinsi yang tergolong tinggi, yaitu di Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat. Terkait dengan pilkada di 154 kabupaten/ kota, ada enam daerah yang termasuk rawan, yaitu Kabupaten Mimika, Paniai,

Kemiskinan sebagai masalah sosial harus segera dituntaskan, solusi yang kita tawarkan selayaknya harus tepat sasaran, jangan maksudnya membinasakan kemiskinan tapi malah membinasakan orang miskin. Kita berharap dana desa bisa menjadi alternatif solusi menekan kemiskinan kita saat ini. Berdasarkan data eksisting yang saya amati, bahwa kondisi saat ini dana desa diberikan tidak hanya untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan, lalu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Secara kalkulasinya, jumlah dana desa diberikan dihitung berdasarkan jumlah desa tertinggal dan banyaknya masyarakat miskin di desa tersebut. Dana desa ini bisa menjadi instrumen  pendukung yang bisa menekan angka kemiskinan menjadi lebih turun, saat ini angka kemiskinan kita adalah 10,6%, kedepan dengan dana desa seharusnya kita bisa menekan angka ini menjadi 9% atau bahkan lebih kecil lagi dari itu.  Saat ini sudah ada desa yang telah mendapatkan dana desa hingga Rp 3,5 milyar per-tahun, dan

Kalau katanya mentor saya pakar dari bidang teknologi, setiap teknologi yang Anda lihat hari ini adalah sihir di mata nenek moyang Anda dahulu. Teknologi terbukti benar-benar bisa mengubah segalanya, dan percaya tidak percaya teknologi masa depan akan mengubah segalanya yang ada hari ini. Saat ini dan kemajuan yang terjadi beberapa bulan terakhir pada teknologi sektor keuangan di dunia dan Indonesia bagi saya benar-benar sudah luar biasa. Malah bagi saya sudah diluar nalar. Kemajuan teknologi beberapa bulan terakhir benar-benar sudah luar biasa. Hari ini jagad sektor keuangan Indonesia dikagetkan dengan inovasi pemerintah dengan MoU-nya tiga Bank Sentral di Asia, yaitu Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, dan Bank Indonesia tentang sistem Local Currency Settlement.  Bila saya membaca dari laman Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/id), ternyata telah terdapat 2x siaran pers yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu pertama tahun lalu pada 23 Desember 2016 (Bangkok), dan kedua

Semua pesan didalam konteks keuangan selalu sama. Uang rakyat jangan diutak-atik, jangan dikorupsi, kita harus bisa mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik. Itu saja. Indikatornya apa? Indikatornya adalah penggunaan uang rakyat harus dipertanggung jawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan didalam UU. Artinya? setiap rupiah dana Negara yang keluar dari kas Negara harus benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan lainnya atau kelompok, apalagi malah dikorupsi. Yang mengena didalam substansi dan konteks keuangan apa? Yaitu penggelontoran dana yang digulirkan itu hasilnya nyata atau tidak? Hasilnya hanya mampir ke sosialisasi, sosialisasi, dan sosialisasi ataukah ke realisasi realisasi realisasi dan realisasi yang berefek pada pembangunan pembangunan dan pembangunan sehingga hasil output- nya bisa masyarakat dan publik lihat secara langsung. Jelas, ini tentang ada i'tikad baik atau tidak dari seorang leader atau calon pemimpin didalam

Banyak pemimpin, birokrat2 kita yang dikejar-kejar KPK, ini kenapa? Karena semua orang berorientasi dan mikirnya ini proyek, waktunya cari proyek, dan apapun harus bisa diproyekkan. Harusnya ide, ide, gagasan, program-program brilian masa depan yang bertebaran saat ini harus diperjuangkan sepenuh hati, tenaga, pikiran, dan pemikiran. Kita butuh pemikir dan pemikiran-pemikiran futuristik tsb menjawab masa depan, kalau perlu diperjuangkan secara berdarah-darah. Tapi, malah mikirnya semua itu proyek, "waktunya dum-dum duit ". Inilah penyakit pembangunan kita saat ini, dan juga merupakan "masalah mental". Harus ada yang memulai, harus ada yang berani tampil yang pertama mendobrak kebiasaan yang tidak wajar. Salam, Bahrul Fauzi Rosyidi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tulisan dilindungi hak cipta!

Membangun tulisan ini, ada beberapa hal yang saya jadikan substansi futuristik, lalu ada beberapa hal yang menjadi poin-poin kendalanya, poin-poin potensinya, dan akhirnya menjadi saran, solusi eksekusi, dan strategi (grand strategic) di sektor publik yang kita sama-sama tunggu sebagai gambaran jawaban masa depan (untuk eksekusi) sehingga setiap proses, sistem, mekanisme yang kita buat kedepan dapat spesifik dan bisa memberikan nilai tambah signifikan.  Jujur saya senang dengan pitutur ini, bahwa saat ini dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih mengutamakan/ mementingkan kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tetapi bertahan harga dirinya (Emha), dan saya melihat persentase dominan masih sangat berpihak pada  mainstream berpikir seperti demikian. Penyusunan anggaran adalah fase rawan dimulainya korupsi. Para pihak yang terlibat membahas dan menyusun bisa memasukkan berbagai kepentingan pribadi dan kelompok untuk mendapatkan keuntungan dari adanya mata anggaran

Reuni 212, Sebuah Urgensi Atau Tidak? Acara dzikir dan shalat berjamaah saat reuni 212 memang baik, tetapi apakah krusial untuk digelar? Saya fikir iya krusial. Hal yang harus dipagari adalah jangan menghilangkan substansi dari kemurnian gerakan itu sendiri, yaitu memperjuangkan kebenaran.  Ada banyak sekali pandangan miring terkait acara ini walaupun tidak kalah banyak juga pandangan positif terkait acara ini. Kita awali dari pandangan miring terkait acara ini yang populer saya tangkap dari pengamatan saya, yaitu (1) reuni ini adalah reuni ajang unjuk kekuatan, (2) reuni yang kental dengan nuansa gerakan dan syarat ditunggangi kepentingan politik, (3) reuni menatap Pilkada dan Pemilu 2019 mendatang, (4) reuni dari siapa dana IDR 4 milyar? (5) tokoh-tokoh eksekutif 212 memperbudak umat islam yang tidak atahu apa-apa, (6) reuni 212 bisa ganggu aktivitas masyarakat, (7) banyaknya penyinyir di acara reuni 212, (8) reuni dinilai ingin merebut kekuasaan demi negara Islam, (9)

Saya melihat, sistem blockchain yang sama halnya digunakan oleh virtual money bitcoin, adalah bisa berpotensi kuat mendorong pengubahan efektivitas dan peta keuangan dunia dan sistem bank sentral di seluruh dunia saat ini.  Saya menjadi ingat, ada kritik dan statemen menohok ttg perbankan dan sistem keuangan dunia, yang terjawab saat ini (fakta hari ini), yaitu “ banking is necessary, banks are not!, artinya, p erbankan atau sistem perbankan saat ini makin penting, kantor bank blas sama sekali tidak!  (Bill Gates, 1994)”. Sistem blockchain , kecerdasan buatan, mesin belajar, robotik, teknologi komunikasi dan animasi (augmented reality), dan wujud kecerdasan teknologi lainnya, saat ini benar-benar mengubah peta lanskap bisnis digital dan global di dunia. Bahkan, saya yakin sistem pemerintahan yang seharusnya adptif dengan “fast respond” harus mulai berpikir bergeser ke arah sini. Catet!  Siapapun yang punya peran publik, yang tidak segera melakukan penyesuaian (adjustment), bisa