Membuka Profil Caleg Agar Publik Tahu Rekam Jejak

Tulisan ini adalah tulisan yang bersifat masukan dan saran. Dan saya sangat percaya sekali bahwa ciri-ciri orang yang baik adalah mereka-mereka yang mau menerima nasehat, masukan, dan kritikan dari orang lain. Karena hidup baik dimulai dari mau mendengarkan itu menjadi pilihan yang sangat signifikan menentukan masa depan kita besok.

Kembali ke point sesuai judul tulisan ini, yaitu tentang perlunya membuka profil Caleg agar kita masyarakat paham siapa mereka dan apa saja rekam jejak yang sudah mereka lalui. Positifkah atau malah banyak negatifnya. Kenapa ini menjadi penting? Hal ini karena saya melihat banyak sekali masalah2 yang kita temukan khususnya terkait fenomena golput/golongan putih. Saya melihat ini terjadi karena masyarakat golput tidak mengenal para caleg dan rekam jejaknya, sehingga masyarakat golput tidak merasa punya tanggung jawab untuk ikut serta/partisipasi didalam proses elektoral ini, yang sebenarnya kita saling tahu bahwa peran mereka sangatlah penting sekali. Kalau saya melihat runtut benang merahnya, biasanya alasan golput yang lain adalah alasan substantif, yaitu seperti tidak adanya program kerja yang jelas pada caleg/kandidat yang sesuai dengan pemikiran, pandangan, dan kepentingan masyarakat golput/golongan putih.

Lalu bagi saya bagaimana solusinya/strategi yang seharusnya kita lakukan? Kalau menurut saya banyak cara bisa menyelesaikan masalah2 ini yaitu antara lain bisa dengan cara: (a) KPU harus didorong untuk mau membuka data caleg ke publik agar masyarakat/pemilih bisa punya informasi tentang rekam jejak calon2 tsb secara memadai/komprehensif; (b) KPU harus bisa mendorong partai politik untuk mau membuka data para caleg mereka. Minimal curriculum vitae harus sudah menyebar di seluruh pelosok masyarakat; (c) KPU harusnya bisa membuka data caleg untuk publik dan melakukan profiling satu per-satu, contohnya caleg yang mengangkat isu lingkungan hidup, caleg yang perduli dengan masyarakat, caleg yang perduli dengan warga adat, yang perduli dengan isu2 lingkungan, perempuan, hak asai manusia, dan lain sejenisnya. Intinya, publik bisa di-supply informasi yang sesuai dengan preferensi dan aspirasi yang ingin mereka serap, sehingga proses pemilihan bisa menajdi tepat sasaran; (d) Kalau perlu KPU mendorong masyarakat/pemilih untuk tidak/jangan mau memilih caleg2 yang tidak mau membuka profil2nya dan rekam jejaknya. Karena keterbukaan data ke publik ini sangat penting bagi masa depan masyarakat kita. Disamping itu, dengan dipublisnya data profil dan rekam jejak, ini akan membantu menghilangkan keraguan di benak2 para pemilih/masyarakat, sehingga sebenarnya malah banyak berdampak positif terhadap para caleg.

Karena, saya melihat ada potensi dan peluang bahwa sebenarnya kalau saja kita mau berpikir lebih jauh kedepan, yakni banyak hal yang bisa menjadi semacam spectrum politis dari para caleg dalam setiap pemilu, oleh karena itu dengan memberikannya advokasi pada isu2 strategis sangatlah dibutuhkan. Contohnya, isu keadilan, agama, isu ekonomi, isu kelompok minoritas, masyarakat adat, lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya melihat, spectrum ini seharusnya bisa menajdi semacam peluang bagi para caleg atau KPU untuk mau membuka profil, sehingga masyarakat/pemilih bisa tahu/mengetahui kualitas dan program unggulan yang dimiliki caleg apa saja.

Saya kok malah percaya dan berharap sih, bahwa dengan pola ini angka partisipasi pemilih/masyarakat bisa meningkat hingga 70-80%. Karena saya percaya, tugas mendorong partisipasi publik ini bukan hanya tugas KPU namun juga pribadi para caleg2 tsb.

Karena peluang kita ada di pedoman ini, yakni “mau berubah atau kalah?” Karena dimanapun change is possible, perubahan kalau kita mau pasti semua bisa dikondisikan. Tinggal kita malas dan sok gak denger ttg itu atau tidak. Semoga kita insan2 yang mau dan adaptif dengan perubahan2 yang lebih baik kedepan.

Salam,

Bahrul Fauzi Rosyidi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Tulisan Dilindungi Hak Cipta!